1. MASYARAKAT EROPA MASA PRA-REVOLUSI INDUSTRI
Tata kehidupan feodalisme mulai muncul di Eropa sejak terhentinya lalu lintas perdagangan antara Eropa dengan dunia Timur. Karena perdagangan di Laut Tengah dikuasai ole pedagang-pedagang Islam, maka kesempatan bagi para pedagang non-Islam untuk melakukan aktivitasnya menjadi terhambat. Keadaan seperti ini juga menyebabkan terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat Eropa, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sistem kehidupan feodal dan gerejani berkembang dengan pesat, sehingga dapat menguasai seluruh sektor kehidupan masyarakat Eropa.
Namun akibat meletusnya Perang Salib (1096-1291) kontak antara Eropa dengan dunia Timur (Timur Tengah dan Asia lainnya) mulai hidup kembali. Keadaan ini bertambah ramai dengan munculnya kota-kota dagang, seperti Genoa, Florence, Venesia, dan Iain-lain yang menjadi pusat-pusat perdagangan di daerah Eropa bagian selatan.
Perkembangan kota-kota dagang itu, juga diikuti dengan munculnya usaha-usaha industri secara kecil-kecilan dalam bentuk industri rumahan (home industry). Sekitar tahun 1200, home industry semakin cepat berkembang dan bahkan mereka membentuk kelompok-kelompok dalam bentuk gilda.
Pada sekitar tahun 1350 di Eropa mulai berkembang perserikatan kota-kota dagang yang disebut dengan hansa. Tujuan terbentuknya hansa adalah untuk secara bersama-sama melindungi usaha dan perdagangan serta memiliki armada laut atau pasukan sendiri untuk menjaga keamanan dalam perdagangan.
Sementara itu dalam Abad Pertengahan, Inggris masih merupakan negara agraris. Seluruh kehidupan masyarakat Inggris masih merupakan negara kaum bangsawan dan tuan-tuan tanah. Tanah-tanah itu diperuntukkan sebagai tempat pemeliharaan ternak domba (biri-biri) yang menghasilkan bahan baku wol untuk komoditi ekspor. Bahan baku wol itu sebagian besar diekspor ke Vlanderen dan Italia Utara. Sejak abad ke-14, Inggris di bawah perlindungan Raja Edward III mulai membangun industri-industri laken (sejenis kain wol).
Perkembangan kehidupan masyarakat dan majunya ilmu pengetahuan Eropa, membawa pengaruh dan mendorong munculnya revolusi industri di Inggris.
2. REVOLUSI INDUSTRI DI INGGRIS
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Inggris sangat maju karena didukung oleh faktor keamanan dan politik Inggris. Penelitian-penelitian ilmiah yang dibantu oleh modal yang besar banyak dilakukan, sehingga pabrik-pabrik besar juga dapat dibangun. Faktor penentu lain adalah penemuan yang dilakukan oleh Abraham Darby seorang insinyur berkebangsaan Inggris yang berhasil menggunakan batu bara (coke) untuk melelehkan besi dan mendapatkan nilai besi yang lebih sempurna. Juga penemuan mesin uap oleh James Watt insinyur berkebangsaan Skotlandia pada tahun 1763. Berkat alat-alat tersebut aktivitas industri berkembang pesat. Mesin uap menjadi alat yang dikenal luas dan dimanfaatkan pada pabrik-pabrik seperti pabrik tekstil. Perkembangan tersebut menjadi pendorong munculnya masyarakat modern.
3. REVOLUSI SOSIAL DI INGRIS
Revolusi Sosial adalah revolusi yang ingin mengubah hidup rakyat yang dianggap tidak baik menjadi lebih baik. Walaupun sistem pemerintahan Inggris setelah Kongres Wina disusun secara liberal (sehingga di Inggris tidak timbul revolusi politik seperti di negara-negara Eropa lainnya), tetapi dengan timbulnya industrialisasi secara besar-besaran (akibat Revolusi Industri) keadaan masyarakat Inggris pada saat itu sangat menyedihkan, seperti:
- Kota-kota industri (Manchester, Liverpool) penuh sesak oleh kaum buruh. Bahkan harga makanan di kota-kota itu mahal dan ditambah lagi degan adanya Corn Laws. Perumahan tidak memadai dan mencukupi, sehingga kaum buruh hidup berjejal di tempat atau pelosok yang kotor dan tidak sehat.
- Nasib buruh tidak pernah dipedulikan oleh majikannya, hanya tenaganya diperas habis sehingga hidup mereka sengsara. Untuk melupakan kesengsaraan itu mereka biasa mencari hiburan dengan Minum-minuman keras, sehingga hal ini malahan menambah kesengsaraan hidupnya.
- tidak hanya tenaga laki-laki, tetapi tenaga wanita dan anak-anak pun banyak sekali dipergunakan oleh majikan karena dipandang upahnya jauh lebih murah. Mereka hanya dipekerjakan sebagai penarik hasil tambang di bawah tanah.
- Jam kerja mereka 12 jam sehari atau lebih, sehingga habis kerja kaum buruh tidak punya tenaga lagi untuk memikirkan tentang perbaikan hidup atau pembangunan keluarga, lebih-lebih lagi tentang pendidikan anak. Keadaan keluarga kaum buruh makin lama makin buruk, sehingga keadaan masyarakat pun makin lama makin kacau, karena keluarga adalah salah satu sendi dari masyarakat.
Catholic Emancipation Bill (1829) Pemerintah Inggris mengeluarkan undang-undang ini dengan maksud untuk menggantikan undang-undang yang disebut Test Act (dikeluarkan tahun 1673). Dalam Test Act ditetapkan bahwa orang-orang yang bergama Katolik-Roma, tidak boleh menjadi pegawai negeri atau anggota parlemen Inggris. Mereka yang terkena Test Act itu adalah bangsa Irlandia yang beragama Katolik-Roma, sehingga mereka inilah yang terus bergejolak dan menuntut penghapusan Test Act itu. Pada tahun 1829 Test Act dicabut dan dikeluarkan Catholic Emancipation Bill (1829), yang menetapkan hak yang sama bagi umat Protestan dan Katolik untuk menjadi pegawai negeri atau anggota parlemen. Hanya raja dan perdana menteri yang harus beragama Protestan.
Reform Bill (1832) Undang-undang ini menetapkan cara pemilihan terhadap anggota parlemen, antara lain:
- Perwakilan di parlemen disesuaikan dengan jumlah penduduk.
- Hak pilih didasarkan atas pembayaran pajak.
- Rotten-Borroughs (daerah-daerah yang kosong akibat urbanisasi) dihapuskan.
Abolition Bill (1333) Suatu gerakan untuk menghapuskan sistem perbudakan pada daerah-daerah jajahan Inggris yang dianggap tidak berperikemanusiaan dan tidak sesuai lagi dengan zaman liberal
Factory act (1833)Pada tahun 1833 pemerintah Inggris mengeluarkan Factory Act yang bertujuan untuk menetapkan:
- Anak-anak yang berusia 9 tahun tidak boleh dipekerjakan sebagai buruh perusahaan atau buruh tambang.
- Anak-anak di atas usia 9 tahun hanya boleh bekerja selama 9 jam sehari dengan 2 jam mendapat pendidikan yang diberikan dari pihak majikan.
Porr Low Untuk mengatasi masalah pengangguran pemerintah mengeluar kan Poor Law (1834) yang menetapkan:
- Mendirikan rumah-rumah kerja pengemis dan penganggur, serta mereka tidak diperkenankan untuk berkeliaran lagi.
- Mendirikan rumah-rumah perawatan bagi pengemis dan penganggur yang cacat atau sakit.
- Memberikan bantuan kepada mereka yang tidak dapat bekerja karena usia lanjut.
Corn laws Pada tahun 1815, para tuan tanah berhasil menciptakan Corn Laws, yaitu melarang impor gandum dari luar negeri. Harga gandum di dalam negeri tetap tinggi dan kaum buruh dengan upah yang rendah hampir tak dapat hidup, sehingga mereka selalu menuntut kenaikan upah. Tuntutan itu justru mematikan kaum borjuis pemilik perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam partai liberal. Pada tahun 1839 mereka mengadakan gerakan anti Corn Law League di bawah pimpinan Richard Cobden dan John Bright di kota Manchester. Gerakan ini menuntut dihapuskannya Corn Law dan pada tahun 1846 pemerintah terpaksa menghapuskannya.
Dalam revolusi sosial ini kaum buruh tidak tinggal diam dan menunggu belas kasihan dari pemerintah, namun mereka juga semakin sadar dan insyaf bahwa nasib mereka ada di tangan mereka sendiri. Mereka harus mengolah sesuai dengan cita-citanya. Pada mulanya memang mereka tidak dapat bergerak. Hal ini disebabkan adanya Combination Laws tahun 1824, maka hampir di seluruh kota-kota industri di Inggris timbul serikat sekerja (Trade Union) yang bertindak sangat agresif, namun kurang paham terhadap pentingnya berorganisasi, sehingga akhirnya merugikan diri sendiri. Pemogokan-pemogokan yang membabi-buta akhirnya gagal semua dan menggoncangkan kepercayaan kaum buruh terhadap efektivitas gerakan serikat sekerja. Gerakan Chartisme (1848) juga mengalami kegagalan, karena lebih memen-tingkan agitasi daripada organisasi.
Baru pada tahun 1851, muncul serikat sekerja yang tersusun dan teratur baik, yaitu The Amalgamated Society of Engineers (persatuan insinyur). Agitasi ditinggalkan dan diganti dengan Collective bargaining (perjanjian kerja yang berlaku untuk semua buruh, didapatkan dengan jalan perundingan dengan buruh atau dengan majikan), dan pemogokan dilakukan setepat-tepatnya. Maka sejak saat Itu, Trade Unionism maju dengan pesat dan berkembang menjadi suatu kekuasaan yang dapat mengimbangi kekuasaan kapitalis.
4. INDUSTRIALISASI DAN IMPERIALISME
Kemajuan teknologi industri ini menimbulkan babak baru dalam bidang imperialisme. Sebelumnya, imperialisme bersifat hanya untuk memenuhi kebutuhan setiap negara, yaitu berupa logam mulia (emas dan perak), kejayaan negeri, dan menyebarkan agama Nasrani. Kemudian diganti dengan usaha-usaha untuk mencari ruang lingkup bagi industrinya, terutama untuk pengambilan bahan baku atau bahan mentah maupun untuk penjualan barang-barang hasil produksi industrinya.
Dalam memenuhi kebutuhan industrinya, setiap negara imperialis selalu ingin mendapatkan daerah-daerah jajahan yang diinginkan untuk tempat pemasaran hasil industrinya, tempat pengambilan bahan mentah atau bahan baku, dan tempat penanaman modal lebih.
Perkembangan politik imperialisme Inggris mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Ratu Victoria (1837-1901) yang didampingi oleh menteri-menteri utama, seperti William Ewart Gladstone, Palmerstone, Benjamin Disraeli, Joseph Chamberlaine, Cecil John Rhodes. Semua tokoh-tokoh tersebut merupakan arsitek-arsitek imperialisme Inggris sejak pertengahan abad ke-19. Atas jasa dari Disraeli, Inggris pada tahun 1875 berhasil menguasai Terusan Suez dan tahun 1876 Ratu Victoria dinobatkan menjadi Maharani India (The Empress of India).
B. PROSES INDUSTRIALISASI PADA MASA KOLONIAL
Berkembangnya sistem liberal dan terbukanya Indonesia bagi para pengusaha swasta dan para pemilik modal menyebabkan Indonesia dijadikan tempat berkembangnya berbagai bentuk usaha untuk merhperoleh keuntungan dalam jumlah yang besar. Terlebih lagi tujuan dilaksanakannya politik liberal di Indonesia adalah untuk memajukan usaha swasta. Untuk mencapai tujuan itu ditempuh beberapa cara yaitu:
- Menghapuskan sistem tanam paksa dan perbudakan;
- Memperluas penanaman modal pengusaha swasta Belanda;
- Mengeluarkan Undang-Undang Agraria tahun 1870.
Dengan keluarnya Undang-Undang Agraria, muncul perusahaan-perusahaan perkebunan swasta di berbagai wilayah di Indonesia. Dalam Undang-Undang Agraria tahun 1870 ditetapkan bahwa perusahaan perkebunan dapat melakukan penyewaan tanah dengan jangka waktu mencapai 75 tahun. Aturan lainnya adalah penduduk dilarang menjual tanahnya kepada orang asing. Undang-undang tersebut telah menarik pengusaha-pengusaha asing ke Indonesia, sehingga perusahaan-perusahaan perkebunan semakin banyak mengembangkan usahanya di Indonesia seperti perkebunan tebu di Jawa Timur dan Jawa Tengah; perkebunan tembakau di daerah Surakarta, Yogyakarta, Jawa Timur dan juga di daerah Deli Serdang (Sumatera Utara); perkebunan teh di Jawa Barat; perkebunan karet di Sumatera Utara, Jambi, dan Palembang; perkebunan kina di Jawa Barat serta perkebunan kelapa sawit di daerah Sumatera Utara.
Perkebunan-perkebunan besar itu memproduksi hasil-hasil perkebunan dalam jumlah yang sangat besar. Untuk mengolah hasil perkebunan itu, pada pusat-pusat perkebunan didatangkan mesin-mesin industri dan didirikan pabrik-pabrik yang digunakan untuk mengolah hasil-hasil perkebunan menjadi barang yang siap dikonsumsi. Barang-barang yang siap dikonsumsi itulah yang kemudian dikirim ke Eropa untuk dipasarkan.
Proses industrialisasi pada pusat-pusat perkebunan itu sangat besar manfaatnya dalam kegiatan perekonomian dari pemerintah kolonial Belanda di Indonesia maupun bagi bangsa Indonesia. Dalam kegiatan perindustrian itu, para pengusaha perkebunan memperoleh tenaga perkebunan atau tenaga industri dari rakyat dengan sistem bayar upah. Sedangkan bagi bangsa Indonesia mulai diperkenalkan teknologi maju berupa mesin-mesin industri. Namun dalam pelaksanaan kegiatan industri ini, rakyat Indonesia tetap saja menjadi korban. Sistem upah yang diberlakukan para pengusaha kurang sesuai dengan prinsip keadilan. Para pengusaha dengan sesuka hatinya memberikan upah-upah kepada para pekerja. Upah yang diterima oleh masyarakat jauh dari jangkauan mencukupi. Para pekerja juga tidak dapat mengelak dari kenyataan itu karena para pekerja itu merupakan pekerja- pekerja yang telah dikontrak oleh suatu perusahan perkebunan. Para pekerja tidak dapat lari dari pekerjaannya meski menerima upah yang rendah, karena para pekerja akan dikenakan sanksi (poenale sanctie).
Walaupun kenyataan kehidupan masyarakat Indonesia semakin menderita akibat berkembangnya perkebunan-perkebunan besar di Indonesia, namun para pengusaha ataupun pemilik perkebunan itu telah berhasil memperkenalkan teknologi modern kepada rakyat Indonesia. Teknologi modern itu berupa perangkat-perangkat mesin industri untuk mengolah hasil-hasil perkebunan seperti pabrik gula, pabrik rokok, pabrik teh, pabrik Kina, pabrik karet, pabrik minyak.
Dengan potensi kekayaan alam Indonesia yang besar, para pengusaha swasta juga menanamkan modalnya pada industri-industri pertambangan minyak bumi di daerah Plaju dan Sungai Gerong (Sumatera Utara), Bunyu dan Tarakan (Kalimantan Timur). Industri pertambangan batubara di daerah Ombilin (Sumatera Barat), industri pertambangan timah di Pulau Bangka, Belirung, 'dan Singkep juga ikut berkembang.
Selain pembangunan pusat-pusat perkebunan, pusat-pusat perindustrian maupun pusat-pusat pertambangan, juga dibangun sarana-sarana perhubungan dari pusat-pusat perkebunan, industri maupun industri pertambangan sampai bandar-bandar maupun pelabuhan-pelabuhan untuk menunjang kelancaran aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, baik di Pulau Jawa maupun Pulau Sumatera dibangun sarana-sarana perhubungan seperti jalan raya, jalan kereta api, jembatan-jembatan, pelabuhan-pelabuhan baru dan sarana perhubungan lainnya. Untuk pengangkutan hasil-hasil bumi dan industri dari Indonesia ke Eropa dibangun armada pelayaran yang kuat dan tangguh, sehingga dapat menjaga dan mendptakan keamanan dalam berbagai aktivitas kehidupan masyarakat pada masa itu.
C. TRANSPORTASI DALAM AKTIVITAS PERDAGANGAN DAN INTEGRASI EKONOMI
Dengan dibukanya perkebunan-perkebunan di wilayah Indonesia diikuti pula dengan pembangunan sarana transportasi dari pusat perkebunan menuju ke bandar-bandar perdagangan atau pelabuhan-pelabuhan. Pembangunan jalan-jalan itu juga memberikan keuntungan kepada bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia juga ada yang terjun dalam ekonomi perdagangan. Selain pembangunan transportasi darat, pemerintah kolonial Belanda juga membangun transportasi laut, untuk menghubungkan satu pulau dengan pulau lainnya di wilayah Indonesia. Seperti transportasi laut yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda dari Kepulauan Maluku ke wilayah Indonesia bagian barat. Pada masa itu pemerintahan kolonial Belanda memiliki pusat perdagangan di Ambon dan Batavia. Ambon menjadi pusat perdagangan pemerintah kolonial Belanda di daerah Indonesia bagian timur, yaitu untuk memperoleh rempah-rempah. Rempah-rempah yang diperoleh di Kepulauan Maluku dibawa ke Batavia dan selanjutnya dari Batavia dikirim ke negeri Belanda.
Transportasi darat dan laut menjadi sarana perdagangan pemerintah kolonial Belanda pada abad ke-19 yang sangat penting untuk menunjang roda perekonomian Belanda. Sarana transportasi itu terus berkembang dengan pesat yang memberikan sumbangan yang sangat besar bagi pemerintah kolonial Belanda. Di lain pihak, bangsa Indonesia mempergunakan sarana transportasi darat' maupun laut bukan sebagai pelaku dalam bidang perekonomian, tetapi sebagai tenaga kerja paksa yang mengangkut hasil- hasil perkebtman milik pemerintah kolonial Belanda atatt sebagai pengayuh yang menjalankan perahu-perahu milik pemerintah kolonial Belanda. Kemajuan transportasi itu tidak pernah dirasakan dengan baik oleh rakyat Indonesia.
Walaupun demikian, transportasi yang diusahakan oleh pemerintah kolonial Belanda baru dapat dinikmati manfaatnya oleh rakyat Indonesia setelah Indonesia merdeka. Jalan-jalan raya atau jalan-jalan kereta api yang dibangun Belanda sangat besar manfaatnya setelah Indonesia merdeka. Demikian pula pelabuhan-pelabuhan yang dibangun pada masa pemerintahan kolonial Belanda karena pelabuhan-pelabuhan itu menjadi salah satu sarana tempat penyeberangan dari satu pulau ke pulau lainnya dalam segala aktivitas kehidupan masyarakat Indonesia.
D. PERTUMBUHAN, MOBILITAS, DAN PERSEBARAN PENDUDUK DI BERBAGAI DAERAH
Berkembangnya sarana transportasi darat dan laut membawa perubahan berarti pada kehidupan rakyat Indonesia dan juga pemerintah kolonial Belanda. Alat pengangkutan hasil-hasil bumi dan tenaga kerja semakin mudah. Kemajuan alat pengangkutan ini memicu pergerakan dan perpindahan orang dan juga hasil bumi dari satu tempat ke tempat lain menjadi semakin terwujud. Dari sinilah kemudian timbul mobilitas sosial. Mulailah terjadi persebaran penduduk yang didorong oleh adanya kebutuhan permintaan akan tenaga kerja di suatu pulau. Penduduk tidak lagi hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa atau Sumatera saja tetapi sudah mulai menyebar ke berbagai daerah.
1. Mobilitas Sosial
Kata "mobilitas" berarti bergerak dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya, dan kata "sosial" menunjuk pada masyarakat. Jadi, secara sederhana "mobilitas sosial" dapat diartikan sebagai pergerakan masyarakat atau perpindahan masyarakat dari satu daerah ke daerah yang lainnya. Mobilitassosial pernah dilakukan oleh masyarakat Indonesia pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Hal itu terjadi ketika dibukanya perkebunan-perkebunan besar di wilayah Indonesia.
Perkembangan perkebunan-perkebunan besar yang dibuka di wilayah Indonesia memberikan keuntungan yang sangat besar kepada perusahaan-perusahaan swasta Belanda dan pemerintah kolonial Belanda. Kekayaan bumi Indonesia berupa hasil-hasil perkebunan dan industri pertambangan mengalir ke negeri Belanda sehingga negeri Belanda menjadi pusat perdagangan hasil produksi dari tanah jajahan. Tetapi di pihak lain, kesejahteraan hidup penduduk pribumi mengalami kemunduran sementara itu pertumbuhan penduduk melampaui pertumbuhan jumlah bahan makanan. Bahkan krisis yang dialami pihak perkebunan tahun 1885 telah membawa akibat buruk pada penduduk, pemungutan uang sewa tanah, upah kerja di pabrik dan di perkebunan menurun dengan drastis. Hasil usaha-usaha kerajinan menurun akibat banyaknya barang-barang dari luar negeri yang diimpor. Penghasilan pengangkutan gerobak menurun setelah adanya jalan kereta api.
Sementara itu, perkebunan-perkebunan swasta semakin bertambah banyak baik di daerah-daerah Jawa maupun di luar daerah Jawa. Akibatnya timbul masalah ketenagakerjaan. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja pada perkebunan-perkebunan tersebut, pemerintah kolonial melakukan mobilitas sosial, yaitu dengan mendatangkan para pekerja dari daerah-daerah lainnya ke pusat-pusat perkebunan. Para pekerja itu dikontrak dalam jangka waktu tertentu dan mereka disebut dengan kuli kontrak. Praktik-praktik sistem kerja kontrak itu telah membawa kehidupan yang lebih buruk bagi para pekerja, ditambah lagi dengan tindakan-tindakan pemerasan danpenekanan-penekanan yang dilakukan oleh para mandor dan pengusaha tersebut.
Kebijakan pemerintah kolonial yang liberal telah banyak membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Perubahan itu sangat terasa, yaitu dengan meresapnya ekonomi uang dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat pedesaan. Di samping itu, kerja upahan yang diperkenalkan pada perkebunan-perkebunan dan perusahaan-perusahaan menyebabkan banyak orang mulai menggantungkan kehidupannya pada upah pekerjaan di perkebunan-perkebunan maupun perusahaan-perusahaan. Dampak yang dirasakan adalah masyarakat pedesaan mulai meninggalkan pekerjaannya sebagai petani dan kemudian mencari pekerjaan pada perusahaan-perusahaan (pabrik-pabrik) maupun perkebunan-perkebunan sebagai buruh. Dengan demikian, lahirlah golongan buruh di lingkungan penduduk Indonesia. Perkembangan itu membawa pertumbuhan danmunculnya kota-kota baru di sekitar perusahaan maupun perkebunan. Ini disebabkan karena adanya mobilitas sosial atau terjadinya perpindahan penduduk dalam usaha untuk mendapatkan pekerjaan maupun membuka usaha sendiri secara kecil-kecilan.
Pelaksanaan sistem tanam paksa pada masa pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia menyebabkan terjadinya perubahan demografi dan proses mobilitas sosial di seluruh wilayah Indonesia. Tanah-tanah yang semula merupakan tanah pertanian rakyat, selanjutnya menjadi tanah-tanah perkebunan milik pemerintah yang ditanami tanaman yang laku di pasar Eropa. Juga tanah-tanah perkebunan pemerintah kolonial Belanda digarap oleh masyarakat pribumi secara paksa. Peralihan kepemilikan tanah dari milik pribumi menjadi milik pemerintah kolonial dan pengusaha swasta asing berdampak luas kepada penduduk pribumi yang sesungguhnya merupakan pemilik sah tanah tersebut.
Pembukaan wilayah Indonesia menjadi tempat penanaman modal swasta asing menjadikan semakin banyak bermunculan perkebunan-perkebunan besar swasta. Keadaan ini mempengaruhi kondisi demografis dari wilayah Indonesia. Para pengusaha perkebunan tersebut mengusahakan untuk menanam tanaman yang dapat menguntungkannya. Bahkan perkebunan- perkebunan itu dijadikan sebagai tempat tujuan untuk bekerja menambah upah. Akibat perkembangan yang pesat pada perkebunan-perkebunan tersebut dan terjadi mobilitas sosial. Pada pusat-pusat perkebunan itu muncul kota-kota yang berfungsi sebagai tempat perkembangan perekonomian penduduk.
Blitar, pada tanggal 14 Pebruari 1945 terjadi pemberontakan PETA di bawah pimpinan Supriyadi (putra Bupati Blitar). Dalam memimpin pemberontakan ini Supriyadi tidak sendirian tetapi dibantu oleh teman-temannya seperti dr. Ismail, Mudari, Suwondo. Pada pemberontakan itu, orang-orang Jepang yang ada di Blitar dibinasakan. Pemberontakan heroik ini benar-benar mengejutkan Jepang, terlebih lagi pada saat itu Jepang terus menerus mengalami kekalahan di dalam Perang Asia Timur Raya dan Perang Pasifik. Kemudian Jepang mengepung kedudukan Supriyadi, namun pasukan Supriyadi tetap mengadakan aksinya. Jepang tidak kehilangan akal, ia melakukan suatu tipu muslihat dengan menyerukan agar para pemberontak menyerah saja dan akan dijamin keselamatannya serta akan dipenuhi segala tuntutannya. Tipuan Jepang tersebut ternyata berhasil dan akibatnya banyak anggota PETA yang menyerah. Pasukan PETA yang menyerah tidak luput dari hukuman Jepang dan beberapa orang dijaruhi hukuman mati seperti Ismail dan kawan-kawannya. Di samping, itu ada pula yang meninggal karena siksaan Jepang.
Secara umum dapat dikatakan bahwa pendudukan Jepang di bumi Indonesia tidak dapat diterima. Jepang juga sempat mengadakan pem- bunuhan secara besar-besaran terhadap masyarakat dari lapisan terpelajar di daerah Kalimantan Barat. Tidak kurang dari 20.000 orang yang menjadi korban keganasan pasukan Jepang. Hanya sebagian kecil saja yang dapat menyelamatkan diri dan lari ke Pulau Jawa. Setelah kekahalan-kekalahan yang dialami oleh Jepang pada setiap peperangannya dalam perang pasifik, akhirnya pada tanggal 14 Agusuts 1945 Jepang menyerah kepada pasukan sekutu.
Bab 3
PENDUDUKAN MILITER JEPANG DI INDONESIA
A. Latar belakang
Bulan Oktober 1941, Jenderal Hideki Tojo menggantikan Konoe sebagai Perdana Menteri Jepang. Sebenarnya, sampai akhir tahun 1940, pimpinan militer Jepang tidak menghendaki melawan beberapa negara sekaligus, namun sejak pertengahan tahun 1941 mereka melihat, bahwa Amerika Serikat, Inggris dan Belanda harus dihadapi sekaligus, apabila mereka ingin menguasai sumber daya alam di Asia Tenggara. Apalagi setelah Amerika melancarkan embargo minyak bumi, yang sangat mereka butuhkan, baik untuk industri di Jepang, maupun untuk keperluan perang.
Admiral Isoroku Yamamoto, Panglima Angkatan Laut Jepang, mengembangkan strategi perang yang sangat berani, yaitu mengerahkan seluruh kekuatan armadanya untuk dua operasi besar. Seluruh potensi Angkatan Laut Jepang mencakup 6 kapal induk (pengangkut pesawat tempur), 10 kapal perang, 18 kapal penjelajah berat, 20 kapal penjelajah ringan, 4 kapal pengangkut perlengkapan, 112 kapal perusak, 65 kapal selam serta 2.274 pesawat tempur. Kekuatan pertama, yaitu 6 kapal induk, 2 kapal perang, 11 kapal perusak serta lebih dari 1.400 pesawat tempur, tanggal 7 Desember 1941, akan menyerang secara mendadak basis Armada Pasifik Amerika Serikat di Pearl Harbor di kepulauan Hawaii. Sedangkan kekuatan kedua, sisa kekuatan Angkatan Laut yang mereka miliki, mendukung Angkatan Darat dalam Operasi Selatan, yaitu penyerangan atas Filipina dan Malaya/Singapura, yang akan dilanjutkan ke Jawa. Kekuatan yang dikerahkan ke Asia Tenggara adalah 11 Divisi Infantri yang didukung oleh 7 resimen tank serta 795 pesawat tempur. Seluruh operasi direncanakan selesai dalam 150 hari. Admiral Chuichi Nagumo memimpin armada yang ditugaskan menyerang
Hari minggu pagi tanggal 7 Desember 1941, 360 pesawat terbang yang terdiri dari pembom pembawa torpedo serta sejumlah pesawat tempur diberangkatkan dalam dua gelombang. Pengeboman Pearl Harbor ini berhasil menenggelamkan dua kapal perang besar serta merusak 6 kapal perang lain. Selain itu pemboman Jepang tesebut juga menghancurkan 180 pesawat tempur Amerika. Lebih dari 2.330 serdadu Amerika tewas dan lebih dari 1.140 lainnya luka-luka. Namun tiga kapal induk Amerika selamat, karena pada saat itu tidak berada di
Perang Pasifik ini berpengaruh besar terhadap gerakan kemerdekaan negara-negara di Asia Timur, termasuk
B. Organisasi Yang Dibuat Oleh Jepang
C. Perlawanan Rakyat terhadap Jepang
1.Peristiwa Cot Plieng, Aceh 10 November 1942
Pemberontakan dipimpin seorang ulama muda Tengku Abdul Jalil, guru mengaji di Cot Plieng Lok Seumawe. Usaha Jepang untuk membujuk sang ulama tidak berhasil, sehingga Jepang melakukan serangan mendadak di pagi buta sewaktu rakyat sedang melaksanakan salat Subuh. Dengan persenjataan sederhana/seadanya rakyat berusaha menahan serangan dan berhasil memukul mundur pasukan Jepang untuk kembali ke Lhokseumawe. Begitu juga dengan serangan kedua, berhasil digagalkan oleh rakyat. Baru pada serangan terakhir (ketiga) Jepang berhasil membakar masjid sementara pemimpin pemberontakan (Teuku Abdul Jalil) berhasil meloloskan diri dari kepungan musuh, namun akhirnya tertembak saat sedang salat.
2.Peristiwa Singaparna
Perlawanan fisik ini terjadi di pesantren Sukamanah Jawa Barat (Singaparna) di bawah pimpinan KH. Zainal Mustafa, tahun 1943. Beliau menolak dengan tegas ajaran yang berbau Jepang, khususnya kewajiban untuk melakukan Seikerei setiap pagi, yaitu memberi penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan cara membungkukkan badan ke arah matahari terbit. Kewajiban Seikerei ini jelas menyinggung perasaan umat Islam
Saat utusan Jepang akan menangkap, KH. Zainal Mustafa telah mempersiapkan para santrinya yang telah dibekali ilmu beladiri untuk mengepung dan mengeroyok tentara Jepang, yang akhirnya mundur ke Tasikmalaya.
Jepang memutuskan untuk menggunakan kekerasan sebagai upaya untuk mengakhiri pembangkangan ulama tersebut. Pada tanggal 25 Februari 1944, terjadilah pertempuran sengit antara rakyat dengan pasukan Jepang setelah salat Jumat. Meskipun berbagai upaya perlawanan telah dilakukan, namun KH. Zainal Mustafa berhasil juga ditangkap dan dibawa ke Tasikmalaya kemudian dibawah ke
3.Peristiwa Indramayu, April 1944
Peristiwa Indramayu terjadi bulan April 1944 disebabkan adanya pemaksaan kewajiban menyetorkan sebagian hasil padi dan pelaksanaan kerja rodi/kerja paksa/Romusha yang telah mengakibatkan penderitaan rakyat yang berkepanjangan.
Pemberontakan ini dipimpin oleh Haji Madriyan dan kawan-kawan di desa Karang Ampel, Sindang Kabupaten Indramayu.
Pasukan Jepang sengaja bertindak kejam terhadap rakyat di kedua wilayah (Lohbener dan Sindang) agar daerah lain tidak ikut memberontak setelah mengetahi kekejaman yang dilakukan pada setiap pemberontakan.
4.Pemberontakan Teuku Hamid
Teuku Hamid adalah seorang perwira Giyugun, bersama dengan satu pleton pasukannya melarikan diri ke hutan untuk melakukan perlawanan. Ini terjadi pada bulan November 1944.
Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah Jepang melakukan ancaman akan membunuh para keluarga pemberontak jika tidak mau menyerah. Kondisi tersebut memaksa sebagian pasukan pemberontak menyerah, sehingga akhirnya dapat ditumpas.
Di daerah Aceh lainnya timbul pula upaya perlawanan rakyat seperti di Kabupaten Berenaih yang dipimpin oleh kepala kampung dan dibantu oleh satu regu Giyugun (perwira tentara sukarela), namun semua berakhir dengan kondisi yang sama yakni berhasil ditumpas oleh kekuatan militer Jepang dengan sangat kejam.
Pemberontakan Peta
5.Perlawanan PETA di Blitar (29 Februari 1945)
Perlawanan ini dipimpin oleh Syodanco Supriyadi, Syodanco Muradi, dan Dr. Ismail. Perlawanan ini disebabkan karena persoalan pengumpulan padi, Romusha maupun Heiho yang dilakukan secara paksa dan di luar batas perikemanusiaan. Sebagai putera rakyat para pejuang tidak tega melihat penderitaan rakyat. Di samping itu sikap para pelatih militer Jepang yang angkuh dan merendahkan prajurit-prajurit
6.Perlawanan PETA di Meureudu, Aceh (November 1944)
Perlawanan ini dipimpin oleh Perwira Gyugun T. Hamid. Latar belakang perlawanan ini karena sikap Jepang yang angkuh dan kejam terhadap rakyat pada umumnya dan prajurit Indonesia pada khususnya.
7.Perlawanan PETA di Gumilir, Cilacap (April 1945)
Perlawanan ini dipimpin oleh pemimpin regu (Bundanco) Kusaeri bersama rekan-rekannya. Perlawanan yang direncanakan dimulai tanggal 21 April 1945 diketahui Jepang sehingga Kusaeri ditangkap pada tanggal 25 April 1945. Kusaeri divonis hukuman mati tetapi tidak terlaksana karena Jepang terdesak oleh Sekutu.
8.Perlawanan Pang Suma
Perlawanan Rakyat yg dipimpin oleh Pang Suma berkobar di Kalimantan Selatan. Pang Suma adalah pemimpin suku Dayak yg besar pengaruhnya dikalangan suku-suku di daerah Tayan dan Meliau. Perlawanan ini bersifat gerilya untuk mengganggu aktivitas Jepang di Kalimantan.
Momentum perlawanan Pang Suma diawali dengan pemukulan seorang tenaga kerja Dayak oleh pengawas Jepang, satu diantara sekitar 130 pekerja pada sebuah perusahaan kayu Jepang. Kejadian ini kemudian memulai sebuah rangkaian perlawanan yang mencapai puncak dalam sebuah serangan balasan Dayak yang dikenal dengan Perang Majang Desa, dari April hingga Agustus 1944 di daerah Tayan-Meliau-Batang Tarang (Kab. Sanggau). Sekitar 600 pejuang kemerdekaan dibunuh oleh Jepang, termasuk Pang Suma.
Perlawanan Koreri di Biak
Perlawanan ini dipimpin oleh L. Rumkorem, pimpinan Gerakan “Koreri” yang berpusat di Biak. Perlawanan ini dilatarbelakangi oleh penderitaan rakyat yang diperlakukan sebagai budak belian, dipukuli, dan dianiaya. Dalam perlawanan tersebut rakyat banyak jatuh korban, tetapi rakyat melawan dengan gigih. Akhirnya Jepang meninggalkan Pulau Biak.
9.Perlawanan di Pulau Yapen Selatan
Perlawanan ini dipimpin oleh Nimrod. Ketika Sekutu sudah mendekat maka memberi bantuan senjata kepada pejuang sehingga perlawanan semakin seru. Nimrod dihukum pancung oleh Jepang untuk menakut-nakuti rakyat. Tetapi rakyat tidak takut dan muncullah seorang pemimpin gerilya yakni S. Papare.
10.Perlawanan di Tanah Besar Papua
Perlawanan ini dipimpin oleh Simson. Dalam perlawanan rakyat di Papua, terjadi hubungan kerja sama antara gerilyawan dengan pasukan penyusup Sekutu sehingga rakyat mendapatkan modal senjata dari Sekutu.
11.Gerakan bawah tanah
Sebenarnya bentuk perlawanan terhadap pemerintah Jepang yang dilakukan rakyat
- Kelompok Sutan Syahrir di daerah
- Kelompok Sukarni, Adam Malik dan Pandu Wiguna. Mereka berhasil menyusup sebagai pegawai kantor pusat propaganda Jepang Sendenbu (sekarang kantor berita Antara).
- Kelompok Syarif Thayeb, Eri Sudewo dan Chairul Saleh. Mereka adalah kelompok mahasiswa dan pelajar.
- Kelompok Mr. Achmad Subardjo, Sudiro dan Wikana. Mereka adalah kelompok gerakan Kaigun (AL) Jepang.
Mereka yang tergabung dalam kelompok di bawah tanah, berusaha untuk mencari informasi dan peluang untuk bisa melihat kelemahan pasukan militer Jepang dan usaha mereka akan dapat Anda lihat hasilnya pada saat Jepang telah kalah dari Sekutu, kelompok pemudalah yang lebih cepat dapat informasi tersebut serta merekalah yang akhirnya mendesak golongan tua untuk secepatnya melakukn proklamasi.
Demikianlah gambaran tentang aktifitas pergerakan Nasional yang dilakukan oleh kelompok organisasi maupun gerakan sosial pada masa pemerintah pendudukan Jepang, tentu Anda dapat memahami sebab-sebab kegagalan dan mengapa para tokoh pergerakan lebih memilih sikap kooperatif menghadapi pemerintahan militer Jepang yang sangat ganas/kejam.
D. Periode menjelang Kemerdekaan RI
Pada 6 Agustus 1945, 2 bom atom dijatuhkan ke dua
7 Agustus - BPUPKI berganti nama menjadi PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia).
Pada 9 Agustus 1945 Soekarno, Hatta dan Radjiman Wedyodiningrat diterbangkan ke Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang menuju kehancuran tetapi Jepang menginginkan kemerdekaan
Sementara itu, di Indonesia, Sutan Syahrir telah mendengar berita lewat radio pada tanggal 10 Agustus 1945, bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu.
Para pemuda pejuang, termasuk Chaerul Saleh, yang tergabung dalam gerakan bawah tanah kehilangan kesabaran, dan pada dini hari tanggal 16 Agustus 1945 mereka menculik Soekarno dan Hatta, dan membawanya ke Rengasdengklok, yang kemudian terkenal sebagai peristiwa Rengasdengklok. Di sini, mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang, apa pun risikonya.
Malam harinya, Soekarno dan Hatta kembali ke
Mengetahui bahwa proklamasi tanpa pertumbahan darah telah tidak mungkin lagi, Soekarno, Hatta dan anggota PPKI lainnya malam itu juga rapat dan menyiapkan teks Proklamasi yang kemudian dibacakan pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945.
Tentara Pembela Tanah Air, kelompok muda radikal, dan rakyat
E. Pasca-Kemerdekaan
18 Agustus 1945 PPKI membentuk sebuah pemerintahan sementara dengan Soekarno sebagai Presiden dan Hatta sebagai Wakil Presiden. Piagam Jakarta yang memasukkan kata "Islam" di dalam sila Pancasila, dihilangkan dari mukadimah konstitusi yang baru.
Republik Indonesia yang baru lahir ini terdiri 8 provinsi: Sumatra, Kalimantan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil.
Pada 22 Agustus Jepang mengumumkan mereka menyerah di depan umum di
23 Agustus - Soekarno mengirimkan pesan radio pertama ke seluruh negeri
29 Agustus - Rancangan konstitusi bentukan PPKI yang telah diumumkan pada 18 Agustus, ditetapkan sebagai UUD 45. Soekarno dan Hatta secara resmi diangkat menjadi Presiden dan Wakil Presiden. PPKI kemudian berubah nama menjadi KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat). KNIP ini adalah lembaga sementara yang bertugas sampai pemilu dilaksanakan. Pemerintahan Republik
F. Sekutu
Sesuai dengan perjanjian Wina pada tahun 1942, bahwa negara-negara sekutu bersepakat untuk mengembalikan wilayah-wilayah yang kini diduduki Jepang pada pemilik koloninya masing-masing bila Jepang berhasil diusir dari daerah pendudukannya.
Menurut Sekutu sebagai pihak yang memenangkan Perang Dunia II, Lord Mountbatten sebagai Komandan Tertinggi Sekutu di Asia Tenggara adalah orang yang diserahi tanggung jawab kekuasaan atas Sumatra dan Jawa. Tentara
Pada 23 Agustus 1945 tentara Belanda mendarat di Sabang, Aceh.
15 September 1945, tentara sekutu tiba
G. Dampak pendudukan militer Jepang di Indonesia
1. Dampak terhadap Kehidupan Ekonomi
Pendudukan Jepang membawa dampak yang besar terhadap kehidupan ekonomi Indonesia. Ketika Jepang menduduki
Pemerintah Jepang mengembangkan pola Ekonomi Perang di mana setiap wilayah harus melaksanakan autarki, artinya setiap daerah harus memenuhi kebutuhannya sendiri dan memenuhi kebutuhan perang. Tuntutan kebutuhan pangan pada tahun 1942 semakin meningkat. Pengerahan kebutuhan perang semakin meningkat. Dilancarkanlah kampanye pengerahan dan penambahan bahan pangan secara besar-besaran. Rakyat dituntut untuk menaikkan produksi tanaman jarak dan menjadi pekerja romusha.
2. Dampak terhadap Mobilitas Sosial
Di samping menguras sumber daya alam, Jepang juga melakukan eksploitasi tenaga manusia. Puluhan hingga ratusan penduduk dikerahkan untuk kerja paksa guna membangun sarana dan prasarana perang. Mereka dipaksa bekerja keras sepanjang hari tanpa diberi upah, makan pun sangat terbatas, sehingga banyak yang kelaparan, sakit dan meninggal. Untuk mengerahkan tenaga kerja, tiap-tiap desa dibentuk panitia pengerahan tenaga yang disebut Rumokyokai. Jepang memobilisasi para pemuda untuk membentuk tentara cadangan, yang diharapkan membantu Jepang melawan Sekutu.
Pengerahan tenaga di desa-desa, menimbulkan perubahan sosial yang luas.
3. Dampak dalam Bidang Birokrasi
Setelah Jepang berhasil menguasai wilayah Indonesia maka Jepang segera membagi wilayah Indonesia, dalam tiga pemerintahan militer pendudukan sebagai berikut.
a) Wilayah I, meliputi Jawa dan Madura, yang diperintah oleh angkatan darat yang berpusat di Jakarta (Tentara Keenam Belas).
b) Wilayah II, meliputi Sumatera seluruhnya, diperintah oleh angkatan darat yang berpusat di Bukittinggi (Tentara Kedua Puluh Lima).
c) Wilayah III, meliputi Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara dan Maluku yang Diperintah oleh angkatan laut yang berpusat di Makasar (Armada Selatan Kedua).
Masing–masing ketiga wilayah itu dipimpin oleh kepala staf tentara/armada dengan gelar gunseikan (kepala pemerintahan militer) dan kantornya disebut gunseikanbu. Usaha membentuk pemerintahan militer pendudukan sementara ternyata banyak mengalami kesulitan karena Jepang kekurangan staf pegawai–pegawainya. Dengan demikian, Jepang terpaksa mengangkat pegawai dari bangsa
Pada pertengahan 1943 kedudukan Jepang dalam Perang Pasifik mulai terdesak, maka jepang kembali memberi kesempatan kepada bangsa Indonesia, untuk turut mengambil bagian dalam pemerintahan. Untuk itu, pada 5 September 1943 Jepang membentuk Badan Pertimbangan Keresidenan (Syu Sang Kai) dan Badan Pertimbangan Kotapraja Istimewa (Syi Sang In). Banyak orang
4. Pengaruh dalam Bidang Militer
Awal 1943, keadaan Perang Pasifik mulai berubah. Ekspansi tentara Jepang berhasil dihentikan Sekutu dan Jepang beralih sikap bertahan. Karena sudah kehabisan tenaga manusia, Jepang menyadari bahwa mereka memerlukan dukungan dari penduduk masing–masing daerah yang diduduki. Pemerintahan militer Jepang mulai memikirkan pengerahan pemuda–pemudi
a. Seinendan (Barisan Pemuda)
Seinendan dibentuk pada 9 Maret 1943. Anggota terdiri atas para pemuda yang berumur 14 sampai 22 tahun. Mereka dididik secara militer agar nantinya dapat mempertahankan tanah air mereka dengan kekuatan sendiri; meski tujuan yang sebenarnya adalah mempersiapkan para pemuda
b. Keibodan (Barisan Pembantu Polisi)
Anggota Keibodan terdiri atas pemuda berusia 23 sampai 25 tahun yang dibentuk pada 29 April 1943. Barisan ini di Sumatera disebut Bogodan, di Kalimantan disebut Borneo Konen Hokukudan. Mereka memperoleh pendidikan guna dapat membantu tugas–tugas polisi Jepang. Organisasi Keibodan berada di bawah pengawan polisi Jepang secara ketat agar anggotanya tidak terpengaruh oleh golongan nasionalis.
c. Heiho (Pembantu Prajurit Jepang)
Heiho adalah organisasi militer yang anggotanya adalah orang– orang pribumi, dibentuk pada April 1943.
d. Fujinkai (Barisan Wanita)
Fujinkai dibentuk pada Agustus 1943, anggotanya adalah kaum wanita berusia 15 tahun ke atas. Tujuannya juga untuk membantu tentara Jepang dalam perang.
e. Jawa Hokokai ( Perhimpunan Kebaktian Rakyat Jawa)
Perkumpulan ini dibentuk pada 1 Maret 1994 setelah Pusat Tenaga Rakyat dibekukan. Jawa Hokokai adalah organisasi resmi pemerintah yang diawasi langsung oleh para pejabat militer yang dipersiapkan sebagai gerakan total dalam menghadapi serangan Sekutu. Tugas pokoknya adalah mengumpulkan dana, bahan pangan, dan besi–besi tua untuk keperluan perang. Karena organisasi ini membuat rakyat resah, susah, dan menderita, maka tidak mendapat dukungan rakyat.
Kegiatan Jawa Hokokai meliputi usaha-usaha dalam hal:
1) Melaksanakan segala sesuatu dengan nyata dan ikhlas untuk menyumbangkan segenap tenaga kepada Jepang;
2) Memimpin rakyat untuk menyumbangkan tenaga berdasarkan semangat persaudaraan antarsesama bangsa;
3) Memperkokoh pembelaan terhadap tanah air;
4) Memperteguh kehidupan pada masa perang.
f. Seisyintai (Barisan Pelopor)
Badan ini bagian dari Jawa Hokokai, dibentuk pada 25 September 1944. Tujuannya adalah meningkatkan kesiapsiagaan rakyat, terutama para pemudanya untuk bertahan total bila diserang Sekutu. Oleh karena Seisyintai merupakan kekuatan inti Jawa Hokokai, maka pimpinan diserahkan kepada tokoh–tokoh pergerakan seperti: Bung Karno, R.P. Soeroso, Otto Iskandardinata, dan Buntaran Martoatmojo. Badan ini juga diberi latihan dasar kemiliteran.
g. Pembela Tanah Air (Peta)
Pembela Tanah Air dibentuk pada 3 Oktober 1943. Tugasnya: mempertahankan
5. Bidang Kebudayaan
Pada masa Jepang, bidang pendidikan dan kebudayaan diperhatikan dan bahasa Indonesia mulai dipergunakan. Bahasa Indonesia dijadikan sebagai pelajaran utama, sedangkan bahasa Jepang dijadikan sebagai bahasa wajib. Dengan semakin meluasnya penggunaan bahasa
6. Pengaruh dalam Kehidupan Politik
Pada masa Jepang, semua organisasi kebangsaan yang telah berdiri sejak zaman Hindia Belanda dibubarkan dan dilarang. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Bala Tentara Jepang No. 2 tanggal 8 Maret 1942 yang berisi bahwa bangsa Indonesia dilarang berserikat dan berkumpul. Segenap pelanggaran terhadap undang-undang larangan ini, akan diambil tindakan oleh Dinas Polisi Rahasia Jepang yaitu Kempeitai dengan siksaan yang sangat kejam.
Semua organisasi pergerakan nasional dibubarkan, kecuali golongan Islam yang mendapatkan perlakuan lain karena sikapnya yang anti Barat. Sampai November 1943, Jepang memperkenankan berdirinya Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) yang dibentuk pada zaman Hindia Belanda. Namun, setelah MIAI mengalami perkembangan pesat, para tokohnya mulai diawasi secara ketat. Akhirnya MIAI dibubarkan dan diganti oleh Majelis Syuro Muslimin
Melihat situasi seperti itu tokoh-tokoh pergerakan tidak mengambil sikap radikal atau nonkooperatif, melainkan kooperatif. Sikap kooperatif ini memungkinkan mereka bekerja sama dengan Jepang dan duduk di badan-badan bentukan Jepang. Beberapa kebijaksanaan pemerintahan Jepang dimanfaatkan untuk kepentingan perjuangan nasional serta kasatuan-kesatuan pertahanan. Pada akhir 1944, pasukan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya mulai terdesak. Pulau Salpan yang strategis sudah dikuasai oleh pasukan Amerika Serikat sehingga mengancam posisi tentara Jepang. Peristiwa tersebut mengakibatkan Perdana Menteri Tojo digantikan oleh Perdana Menteri Koiso. Keadaan Jepang pada waktu itu semakin buruk ditambah dengan perlawanan rakyat yang semakin menyala. Untuk menyikapi hal tersebut pada 9 September 1944 pada sidang parlemen Jepang, Koiso mengemukakan janji kemerdekaan di kemudian hari kepada
Akhir dari penjajahan Jepang sudah di ambang pintu. Sekutu melancarkan bom ke dua
a. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan
Pada 1944, kedudukan tentara Jepang di medan Perang Pasifik makin terdesak. Di berbagai
Pada 1 Maret 1945, pemerintahan Jepang di Jawa dipimpin Saiko Syikikan Kumakici Harada, membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dalam bahasa Jepangnya disebut Dokuritsu Junbi Cosakai. Yang diangkat sebagai ketua BPUPKI ialah Dr. K.R.T. Rajiman Wedyodiningrat. Ia dibantu oleh 2 ketua muda yaitu seorang Jepang (Syucokan Cirebon) dan R.P. Suroso. Ia diangkat pula sebagai kepala sekretariat BPUPKI, dibantu oleh Toyohiko Masuda dan Mr. A.G. Pringgodigo. Anggotanya 60 orang ditambah 7 orang Jepang tanpa hak suara. Dalam kesempatan itu Ir. Soekarno tidak menjadi ketua, karena ia ingin lebih aktif dalam berbagai diskusi. Pelantikan anggota-anggota BPUPKI dilakukan pada tanggal 2 Mei 1945, bertepatan dengan hari ulang tahun raja Jepang (Tenno Heika).
Pelantikan itu dihadiri oleh dua pembesar Jepang, yaitu Jenderal Itagaki dan Jenderal Yiciro Najano. Pada peresmian itu, bendera Merah Putih dikibarkan di samping bendera Hinomaru. Tugas pokok BPUPKI adalah melakukan penyelidikan terhadap usaha-usaha persiapan Kemerdekaan Indonesia. Untuk itu, BPUPKI, telah membentuk beberapa panitia kerja, yakni :
1) Panitia perumus terdiri atas 9 orang diketuai Ir. Soekarno. Tugasnya merumuskan naskah Rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar.
2) Panitia Perancang UUD diketuai Ir. Soekarno. Dari sini dibentuk lagi panitia kecil, yang diketuai oleh Prof. Dr. Mr. Supomo.
3) Panitia ekonomi dan keuangan, diketuai oleh Drs. Moh. Hatta.
4) Panitia Pembela Tanah Air, diketuai oleh Abikusno Cokrosuyoso.
1) Masa Sidang Pertama (29 Mei 1945 – 1 Juni 1945)
Setelah panitia terbentuk, BPUPKI segera mengadakan bersidang yang akan dilaksanakan dalam dua tahap.Dalam persidangan ini dibicarakan masalah dasar negara. Beberapa orang tokoh yang berpidato untuk mengusulkan konsepsi yaitu: Mr. Muh. Yamin, Ir. Soekarno dan Prof. Mr. Supomo. Pada 29 Mei 1945 Mr. Muhammad Yamin berpidato dengan judul: asas dan dasar Negara kebangsaan Republik
Dalam pidatonya ia mengusulkan
1. Peri Kebangsaan;
2. Peri Kemanusiaan;
3. Peri Ketuhanan;
4. Peri Kerakyatan;
5. Kesejahteraan Rakyat.
Pada 31 Mei 1945 Prof. Dr. Mr. Supomo berpidato tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar negara yang berisikan
1. Paham negara persatuan;
2. Perhubungan negara dan agama;
3. Sistem badan permusyawaratan;
4. Sosialisme negara;
5. Hubungan antarbangsa.
Tetapi ia tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa kelima hal tersebut diusulkan sebagai dasar negara. Keterangan itu diajukan untuk dijadikan bahan masukan dalam merumuskan dasar negara
1. Kebangsaan Indonesia;
2. Internasionalisme atau Peri-Kemanusiaan;
3. Mufakat atau Demokrasi;
4. Kesejahteraan Sosial;
5. Ketuhanan Yang Maha Esa.
Kelima asas itu, “atas petunjuk seorang ahli bahasa”, oleh Ir. Soekarno diberi nama Pancasila, kemudian disusulkan dijadikan dasar Negara
Di dalam Piagam Jakarta alinea ke-4 dirumuskan lima asas falsafah negara Indonesia merdeka yaitu:
1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan;
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Piagam Jakarta dengan beberapa perubahan, terutama mengenai rumusan Pancasila, kemudian dijadikan pembukaan UUD 1945.
2) Masa Sidang Kedua (10 Juli – 17 Juli 1945)
Dalam sidang kedua ini, yang dibahas adalah Rancangan Undang-Undang Dasar beserta pembukaannnya. Panitia perancang UUD yang diketuai Ir. Soekarno, menyetujui bahwa Pembukaan UUD diambilkan dari Piagam
(a) Pernyataan
(b) Pembukaan Undang-Undang Dasar;
(c) Undang-Undang Dasar (Batang Tubuh).
Akhirnya, sidang BPUPKI menerima bulat hasil kerja panitia itu. Setelah BPUPKI berhasil menyelesaikan tugasnya maka pada 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan.
b. Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan
Setelah BPUPKI dibubarkan, pemerintahan Jepang di Jawa atas perintah Jenderal Terauchi membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Junbi Inkai.
Setelah mereka tiba kembali di Indonesia (15 Agustus 1945) maka susunan anggota PPKI segera disempurnakan, yakni terdiri atas 12 orang wakil dari Jawa, 2 orang wakil dari Sumatra, 2 orang wakil dari Sulawesi, seorang wakil dari Nusa Tenggara, dan 2 orang wakil dari golongan Cina. Jumlah seluruhnya 21 orang, sebagai penasihat PPKI ialah Mr. Achmad Soebarjo. Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu, PPKI dijadikan badan nasional dan anggotanya ditambah 6 orang lagi tanpa sepengetahuan Jepang. Dengan demikian, PPKI bukan merupakan panitia pemberian Jepang tetapi milik bangsa
